Anggota DPR Kehilangan Fokus?

Karena terlalu mengedepankan strategi konfrontatif, dikawatirkan beberapa anggota DPR dapat kehilangan fokus, dan bergerak seperti orang mabok! Mabok kekuasaan!

Tentu saja anggota dewan yang konsen terhadap keputusan DPR tentang SKANDAL CENTURY layak kecewa jika Pemerintah dan KPK tidak menindak lanjuti rekomendasi hukum yang telah mereka serahkan. Namun rasa kecewa ini hendaknya tidak diekspresikan dalam bentuk tekanan-tekanan dan intervensi yang berlebihan, karena bisa kontraproduktif.

Seperti yang dinyatakan seorang politisi Partai GOLKAR, Bambang Soesatyo, belakangan ini. Setelah masa reses berakhir. dia mengancam akan menggalang dukungan dari anggota dewan lainnya, agar DPR menggunakan HAK BUTGETING untuk memotong jatah anggaran buat KPK, jika institusi ini dianggap terlalu lamban dalam menangani kasus SKANDAL CENTURY, sesuai rekomendasi yang telah disampaikan kepada Pemerintah. Wacana pemotongan anggaran ini nampaknya direspon positif oleh beberapa politisi, kecuali dari Partai DEMOKRAT tentunya.

Dalam hal ini saya sependapat dengan PD dan pengamat lain. Ancaman pemotongan anggaran ini merupakan bentuk intervensi yang tidak pada tempatnya, karena pada derajad tertentu justru dapat mengganggu kinerja KPK secara keseluruhan.

Memang benar DPR atau anggota dewan berhak memonitor kinerja KPK terkait pengusutan SKANDAL CENTURY. Namun ada baiknya mereka tidak mencampuri terlalu dalam proses hukum yang sedang berjalan. Apalagi sampai main ancam segala!

Saya pikir seharusnya DPR atau anggota dewan lebih fokus pada tindakan politik yang menjadi domain permainannya. Bukankah HAK ANGKET itu, selain untuk mengungkap kebenaran, juga dilakukan untuk tujuan politik tertentu? Bukankah seharusnya mereka lebih fokus pada rekomendasi politik, yang seharusnya merupakan bagian utama dari keputusan RAPAT PARIPURNA DPR tanggal 3 maret 2010 yang lalu? Bukankah semestinya rekomendasi hukum hanya merupakan hasil sampingan dari HAK ANGKET CENTURY, sebagai konsekuensi ditemukannya indikasi terjadinya tindak pidana?

Jadi kalau ingin bermain, banyak hal yang dapat dilakukan anggota dewan di panggung politik. Mulai dari wacana penonaktifan dan pemecatan MENKEU SRI MULYANI hingga pemboikotan kehadiran beliau pada rapat DPR besok tanggal 9 maret 2010 untuk membahas RAPBN PERUBAHAN. Atau wacana melakukan HAK MENYATAKAN PENDAPAT yang dapat menggelinding liar hingga mengarah ke upaya PEMAKZULAN terhadap WAPRES BOEDIONO dan PRESIDEN SBY. Meskipun tidak mudah, pintu ke arah itu terbuka lebar. Bukankah dalam pidatonya menanggapi keputusan DPR atas pelaksanaan HAK ANGKET CENTURY, SBY terang-terangan menyatakan kebijakan penyelamatan BANK CENTURY sudah benar dan akan bertanggung jawab? Bukankah pernyataan tersebut dapat dianggap sebagai sikap mengabaikan keputusan politik DPR?

Mungkin para anggota dewan YANG GATAL lebih layak bermanuver di ranah ini, daripada ngrecokin proses hukum yang sedang berjalan, secara arogan. Namun apakah langkah politik sejauh itu benar-benar perlu dilakukan? Semua tergantung pada pertimbangan dan nurani mereka. Yang pasti mereka harus senantiasa mengutamakan kepentingan rakyat banyak daripada kepentingan pribadi, golongan dan partai.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s