Sangsi Politik Buat Sri Mulyani Dan Boediono

Keputusan DPR pada RAPAT PARIPURNA HAK ANGKET CENTURY 3 maret 2010 kemarin, seharusnya merekomendasikan 2 hal, yaitu REKOMENDASI HUKUM dan POLITIK.

Atas dugaan terjadinya tindak pidana korupsi, perbankan dan pencucian uang, agar diselesaikan secara hukum oleh KPK dan POLRI. Sedangkan atas kesalahan pengambilan kebijaksanaan dalam upaya penyelamatan BANK CENTURY, harus diselesaikan secara politik oleh DPR.

foto wikipediaJika dari penyelidikan yang dilakukan PANSUS CENTURY kesalahan tersebut telah terbukti dan pejabat yang bertanggung-jawab telah diidentifikasi, seharusnya dalam keputusan DPR kemarin juga merekomendasikan pemberian SANGSI POLITIK bagi mereka.

Namun jika dari hasil PANSUS masih diperlukan pendalaman tentang kesalahan pejabat yang bersangkutan, dalam keputusan kemarin harus ada REKOMENDASI POLITIK untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut dalam forum yang lebih tinggi.

Dalam pandangan akhir fraksi dan draft akhir PANSUS, yang menyatakan ada kesalahan dalam pengambilan kebijaksanaan penyelamatan BANK CENTURY, baik yang menyebutkan nama atau tidak, dua pejabat tinggi teridentifikasi sebagai yang paling bertanggung jawab. MENKEU SRI MULYANI dan MANTAN GUBERNUR BI BOEDIONO, yang kini menjabat sebagai WAPRES.

DPR harus berani memberi SANGSI POLITIK kepada kedua pejabat tersebut di atas, jika kesalahannya telah terbukti dengan meyakinkan. Setidak-tidaknya DPR harus berani menekan PRESIDEN SBY agar mau memberhentikan atau sekurang-kurangnya menonaktifkan SRI MULYANI dan BOEDIONO.

Bahkan kalau memungkinkan harus berani menyelidiki lebih lanjut tentang kemungkinan keterlibatan SBY selaku PRESIDEN pada waktu itu, dalam pengambilan keputusan penyelamatan BANK CENTURY. Dan sejauh mana beliau dapat diminta pertanggung-jawaban.

Jika DPR takut atau enggan melakukannya, tidak semestinya para anggota dewan GAGAH-GAGAHAN melaksanakan HAK ANGKET segala! PERCUMAH! Toh tanpa menggelar PANSUS, dengan menggunakan hasil audit BPK sebagai petunjuk awal, DPR dapat langsung menekan Presiden melalui lembaga penegak hukumnya, untuk memproses secara hukum KASUS SKANDAL BANK CENTURY.

Kita tunggu langkah politik DPR selanjutnya.

FOTO DUKUMENTASI WIKIPEDIA INDONESIA

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s